Sistem Informasi Manajemen RKBMD Kabupaten Bulungan

Aset Kuat Bulungan Hebat

Tentang

Apa itu SIM RKBMD?

Definisi

SIM RKBMD adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen Rancangan Kebutuhan Barang Milik Daerah, yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengelola barang milik daerah (BMD). SIM RKBMD dikembangkan oleh Bidang Pengelolaan BMD dan digunakan untuk Perencanaan, Pengadaan, Penatausahaan, Penghapusan, Akuntansi. SIM RKBMD merupakan bagian dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yang merupakan program aplikasi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara terintegrasi. BMD merupakan aset penting yang dimiliki daerah untuk menunjang operasional pemerintahan. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kinerja pemerintahan, BMD harus dikelola dengan baik.

Tujuan

Memberikan manfaat bagi OPD sehingga mempermudah dalam perencanaan pekerjaan atau kegiatan dalam proses penyusunan anggaran, mendorong OPD untuk lebih selektif mengalokasikan anggaran.

Fitur

Kenapa harus menggunakan SIM RKBMD

Formula Sistem Informasi
1

Formula Sistem Informasi

Integrasi Standard Satuan Harga
2

Integrasi Standard Satuan Harga

Memudahkan Analisa Anggaran
3

Memudahkan Analisa Anggaran

Kategori

Jumlah Data Perkategori

SSH

18,882

Total SSH

HSPK

9

Total HSPK

ASB

1

Total ASB

SBU

15

Total SBU

Data RKBMD

Jelajahi data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah diusulkan.

No Pengguna Barang Jenis RKBMD Kegiatan Laporan
321 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
322 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pemeliharaan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
323 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Pengadaan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
324 Kelurahan Tanjung Palas Tengah Pemeliharaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
325 Puskesmas Tanah Kuning Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
326 Puskesmas Tanah Kuning Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
327 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pengadaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
328 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pengadaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
329 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pengadaan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
330 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pengadaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota
331 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pemeliharaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
332 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pemeliharaan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
333 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
334 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pemeliharaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
335 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pemeliharaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
336 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pengadaan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
337 Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Pemeliharaan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
338 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Pengadaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
339 Dinas Lingkungan Hidup Pengadaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
340 Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Pemeliharaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah